PETI  

APH Tutup Mata, 6 Unit Excavator Diduga Keruk Bumi Lakukan Kegiatan PETI di Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.


6 Unit Excavator Diduga Lakukan PETI di Bunut Hulu, Tak Tersentuh APH

Porospublik.com, Kapuas Hulu – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali mencuat di wilayah Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Diduga kuat, enam unit alat berat excavator telah digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal tersebut, namun hingga kini belum terlihat tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Informasi ini diperoleh dari sejumlah narasumber terpercaya yang mengungkap bahwa aktivitas penambangan ilegal tersebut sudah berlangsung dan melibatkan penggunaan alat berat. Seorang narasumber menyebutkan bahwa pihaknya telah memasukkan enam unit excavator ke lokasi tambang, dan saat ini masih mengupayakan penambahan tiga unit lagi.

“Sekarang yang masuk baru enam unit, itu pun aktivitas kita masih belum normal. Situasi ini pun belum stabil,” ungkapnya kepada Kepala Koordinator Wilayah Kalimantan Barat salah satu media.

Lebih mengkhawatirkan, narasumber tersebut mengaku telah menyetorkan uang koordinasi dan pengamanan kepada oknum media guna meredam pemberitaan negatif terkait aktivitas PETI tersebut. Uang tersebut diserahkan melalui dua orang yang disebut sebagai pengurus, berinisial ID dan DD.

“Uang untuk kawan-kawan media sudah kami serahkan kepada pengurus, yang ngurus itu dua orang (ID dan DD),” ujarnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan dari seorang oknum wartawan yang tidak disebutkan namanya. Ia mengakui telah menerima uang tersebut melalui perantara berinisial ID. “Iya bang, benar, udah. Uang itu lewat pengurus (ID),” katanya saat dikonfirmasi pada Rabu, 7 Mei 2025.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada ID yang disebut-sebut sebagai pengurus dan penerima dana pengamanan untuk media, belum membuahkan hasil. Yang bersangkutan terindikasi menghindar dan belum memberikan klarifikasi resmi hingga berita ini diturunkan.

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai keberadaan dan peran aparat penegak hukum di wilayah tersebut, serta integritas sebagian insan pers yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengungkap praktik ilegal.


Tim

error: Content is protected !!